Geliatnusantara.com – Di tahun 2023 ini, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA meminta agar jajarannya dapat mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan lingkup pekerjaan Ditjen Bina Adwil.
Hal ini disampaikan Safrizal dalam kegiatan Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas Ditjen Bina Adwil tahun 2023 yang digelar di Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran, Bali.
“Dengan capaian Ditjen Bina Adwil selama 2022, kita harus pahami advantage (kelebihan) dan disadvantage (kekurangan) kita. Perkuat advantage dan perbaiki disadvantage dengan kolaborasi, karena banyak yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima geliatnusantara.com di Jakarta, Rabu (4/01/2023).
Dalam kesempatan itu, Safrizal juga mengapresiasi kinerja jajarannya. Pasalnya, berdasarkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Kementerian Keuangan per 27 Desember 2022, rata-rata kinerja jajarannya mencapai 94,6%.
“Saya ingin mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Ditjen Bina Adwil yang realisasi anggarannya hingga hari ini mencapai 97,88%,” tuturnya.
Kendati demikian, Safrizal meminta seluruh jajarannya agar tetap memperhatikan sejumlah isu penting pada 2023 ini. Terutama mengenai ASEAN Smart Cities Network (ASCN), peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta isu kewilayahan.
Ia pun menjelaskan, bahwa keketuaan ASCN 2023 akan diterima Dirjen Bina Adwil. Peran tersebut harus diemban dengan baik.
“Terlebih lagi, pada 2023 Presiden Joko Widodo juga akan menjabat sebagai Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),” imbuh Safrizal.
Selain itu, Ia juga menekankan tata kelola peran GWPP serta pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga perlu dikuatkan. Upaya ini, kata dia, dilakukan dengan menggelar berbagai sosialisasi ke daerah termasuk pengawasan pelaksanaannya secara berkala.
Masih dalam sambutannya, Safrizal juga tak lupa menyinggung keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurutnya, hal itu perlu didokumentasikan melalui penyusunan buku sebagai catatan sejarah keberhasilan Indonesia dalam menekan laju penyebaran pandemi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.
“Ini mengingat peran strategis Ditjen Bina Adwil sebagai pembina penyelenggaraan layanan Trantibumlinmas dalam penerbitan kebijakan PPKM,” paparnya..
Sementara itu, dari aspek kewilayahan, Safrizal menyoroti pentingnya sosialisasi data wilayah administrasi pemerintahan untuk menguatkan sistem data pokok berbasis digital. Langkah ini untuk mendukung terwujudnya satu aplikasi data yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.
Di samping itu, Safrizal juga menekankan pentingnya publikasi berbagai kegiatan. Dia mengungkapkan, pada 2022 lalu, Ditjen Bina Adwil telah menyelesaikan 97 persen segmen batas dan pulau di seluruh Indonesia. Namun capaian itu belum tersosialisasikan secara maksimal sebagai sebuah prestasi.
Untuk itu, Ia berpesan kepada seluruh jajarannya untuk mengoptimalisasikan publikasi pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Adwil. Dengan demikian, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai kinerja Kemendagri termasuk Ditjen Bina Adwil.
“Publikasikan substansinya, karena kumpulan publikasi membentuk persepsi publik yang memberikan kontribusi terhadap citra Kemendagri,” pungkas Safrizal.(LTY)
