Sampai sekarang ini penduduk Indonesia masih dihantui penyebaran pandemi covid-19. Tak hanya penduduk di daerah perkotaan, tapi juga daerah pinggiran dan pedalaman. Seperti halnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Lantas, bagaimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengatasi penyebaran pandemic covid-19? Apa saja upaya yang ditempuh dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat? Ada baiknya menyimak ulasan di bawah ini.
Kepala Dinas Kesehatan Jayapura, Khairul Lie, memastikan dilaksanakannya penerapan pelayanan kesehatan UKP (Usaha Kesehatan Perorangan) dan UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) selama masa pandemik berdasarkan zonasi yang ditetapkan. “Pelayanan secara normal dan rutin tetap dilaksanakan untuk daerah dengan zona kuning dan hijau. Sedangkan untuk zona merah dilakukan upaya-upaya kesehatan janji temu,” jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (8/9) lalu.
Secara umum, sambung Khairul, dapat disimpulkan walaupun kondisi pandemik mendera Kabupaten Jayapura, saat ini pelayanan kesehatan tetap dilaksanakan dan terevaluasi, sehingga pandemik covid 19 yang terjadi tidak menghentikan layanan kesehatan yang wajib diterima masyarakat. Terutama, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
Buktinya, dari hasil evaluasi per 30 Juni 2020, indikator-indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan menunjukkan, pelayanan kesehatan ibu masih sesuai target tengah tahun. Kecuali, indikator K4 atau kunjungan ibu hamil 4 kali. Untuk indikator kunjungan bayi balita, masih sesuai target tengah tahun yaitu 44,92%. Sedangkan pelayanan kunjungan balita, tidak maksimal semasa pandemik dengan capaian 22,2 %. “Untuk indikator kematian ibu, bayi dan balita, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi semester 1, 2019, di mana kematian ibu tidak tercatat,” terang Khairul.
Khusus pandemic covid-19, Pemkab Jayapura melakukan upaya pencegahan melalui optimalisasi trace, test dan treatment. “Tim surveilans melaksanakan upaya-upaya tracing dan tes yang massif sehingga berupaya mendeteksi sumber-sumber infeksi dan pencegahan penyebaran yang lebih luas,” ujar pria yang juga juru bicara percepatan penanganan covid-19 Kabupaten Jayapura ini.
Selain itu, upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan desinfeksi lingkungan dan penguatan protokol kesehatan melalui tim yang dibentuk sampai tingkat distrik. Kemudian, upaya penanganan pasien dengan tujuan meminimalisir prosentase mortalitas akibat covid-19 dengan menyediakan ruang isolasi di RS, isolasi pada faskes darurat, dan penguatan isolasi diri melalui karantina rumah bagi pasien asimptomatik. Juga upaya karantina wilayah pada satu periode tertentu untuk pencegahan penyebaran pada pusat-pusat infeksi yang terdeteksi tim surveilans.
“Prioritasnya lebih pada penguatan prosentase kesembuhan dan menekan prosentase mortalitas akibat covid 19. Walaupun positivity rate masih cukup tinggi, upaya-upaya menekan positivity rate terus dilakukan melalui dukungan lintas sektor,” kata Khairul.
Meski begitu, ia mengakui, upaya yang dilakukan bukan tanpa kendala. Kendala dalam penanganan covid 19 adalah masih lemahnya komitmen dan konsistensi pelaksanaan protokol kesehatan di komunitas dan masyarakat. Hal ini terjadi juga di berbagai daerah. Sedangkan kendala dalam pelayanan kesehatan rutin selama masa pandemik adalah keterbatasan SDM kesehatan karena menghadapi beban ganda pelayanan akibat munculnya penyakit menular baru.
Peran Swasta
Karena itu pula, Dinas Kesehatan Jayapura terus berharap peran serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh partai, dan tokoh organisasi lain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. “Tokoh adat berperan melalui badan peduli kesehatan yang diamanatkan melalui peraturan Menteri kesehatan tentang Puskesmas. Secara aktif memang masih terbatas. Memerlukan dorongan-dorongan dari pemerintah,” imbuhnya seraya berharap pula peran perusahaan swasta melalui donasi-donasi dalam penanganan covid 19 secara khusus, juga keterlibatan penguatan-penguatan kampung dan komunitas melalui CSR.
Harapan Pemkab Dinas Kesehatan Jayapura atas peran berbagai pihak di atas sangat beralasan. Kesehatan masyarakat tidak bisa semata ditangani oleh pemerintah saja. Harus bersama dengan masyarakat itu sendiri dan juga swasta. Sebagai contoh pembangunan Klinik Asiki oleh Korindo Group bersama KOICA (Korea International Cooperation Agency) di Kabupaten Boven Digoel.
Tak sekadar berhasil menghadirkan klinik modern dengan fasilitas cukup lengkap seperti ruang rawat jalan, rawat inap, ruang bersalin, perawatan bayi/perinatologi, IGD, ruang bedah minor, USG, farmasi, dan fasilitas lainnya hingga penyediaan kendaraan ambulans, Klinik Asiki yang berlokasi di sebuah kampung pedalaman Papua di wilayah perbatasan Indonesia-PNG, juga memberikan kinerja pengelolaan dan pelayanan kesehatan yang sangat prima dan dibutuhkan masyarakat. Terbukti, Klinik Asiki mampu meraih predikat klinik terbaik di tingkat Provinsi Papua dan Papua Barat.
Mengutip korindo.co.id, Manager Klinik Asiki, dr Firman Jayawijaya, mengatakan, kesehatan masyarakat memang menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan KORINDO Grup. Oleh karenanya, perusahaan bersama dengan KOICA membangun klinik untuk mendekatkan masyarakat dengan fasilitas kesehatan dan menciptakan lingkungan yang sehat. “Tak hanya unggul dalam fasilitas kesehatan, Klinik Asiki juga memiliki tenaga medis yang profesional sehingga dapat menekan angka rujukan pasien,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Klinik Asiki beroperasi pada September 2017. Saat ini Klinik Asiki telah memiliki 10.000 peserta. Jumlah ini dipandang cukup banyak untuk wilayah Boven Digoel, terlebih Asiki terletak di daerah perbatasan negara.
