Geliatnusantara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah agar sering mengecek harga komoditas di pasar. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Dalam upaya ini, Presiden juga meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan Bank Indonesia (BI). Hal ini agar bisa mendeteksi lebih dini harga komoditi sebelum inflasi naik tinggi.
“Sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan,” kata Jokowi.
Untuk itu, Jokowi juga meminta kepala daerah agar mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga komoditas tersebut. Seperti beras dan telur yang saat ini mengalami kenaikan harga.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga mengaku, dirinya telah memperingatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menangani persoalan kenaikan harga beras. Pasalnya, harga beras di 79 daerah mengalami kenaikan yang tak sedikit. Kenaikan juga terjadi terhadap harga telur di 89 daerah.
“Tolong bupati/wali kota (dan) gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah untuk rutin menginformasikan data harga pangan kepada kepala daerah.
Saat ini, kata dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) terus menyampaikan data inflasi kepada daerah. Olehnya itu, ia meyakini bahwa kepala daerah telah memahami langkah yang perlu dilakukan saat menemukan adanya kenaikan sejumlah barang.
Disamping itu, Presiden juga menyinggung soal penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. Terkait hal ini, Jokowi juga meyakini, bahwa pemerintah daerah (Pemda) hingga tingkat desa telah memiliki data kemiskinan ekstrem di lingkungannya masing-masing. Untuk itu, Presiden meminta seluruh kepala daerah agar mengecek data tersebut.
Menurutnya, berdasarkan data yang dikantonginya, saat ini masih ada 14 provinsi yang angka miskin ekstremnya masih di atas rata-rata nasional. Padahal, kata Jokowi, pemerintah menargetkan pada 2024 kemiskinan ekstrem berada pada angka 0 persen.
“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa? Sasarannya siapa? sudah ada semuanya, penanganannya seperti apa? Saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi, intervensi apa yang harus dilakukan semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” pungkas Jokowi.(LTY)