Audiensi Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos dengan Komisi Yudisial: Tim KY Harus Mengawasi Ketat Persidangan Juliari!

77

Penanganan korupsi bansos telah memasuki babak baru. Majelis hakim yang menyidangkan mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, menerima permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah warga korban korupsi bansos. Tentu hal ini merupakan tonggak sejarah baru bagi penegak hukum, khususnya pemberantasan korupsi, yang mana korban kejahatan dapat mengajukan gugatan langsung kepada koruptor. 

Sebagaimana diketahui, korupsi yang dilakukan oleh sekelompok orang, salah satunya Juliari P Batubara, telah menimbulkan dampak sistemik pada masyarakat. Betapa tidak, di tengah penularan wabah Covid-19 yang kian massif ditambah carut marutnya perekonomian masyarakat, program bansos justru dijadikan bancakan korupsi. Tak tanggung-tanggung setidaknya Rp 32,4 miliar berhasil diraup oleh Juliari bersama kroni-kroninya dari pengumpulan fee korporasi yang mengikuti proyek pengadaan bansos untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menariknya, dalam persidangan juga terungkap bahwa Juliari membagi-bagikan proyek itu juga kepada beberapa kelompok, dua diantaranya politisi asal PDIP, yakni Herman Herry dan Ihsan Yunus. 

Berangkat dari hal tersebut, Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos bersama dengan penggugat yang notabene merupakan masyarakat terdampak korupsi memanfaatkan instrumen hukum Pasal 98 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Secara normatif hukum, disertai bukti yang telah dilampirkan, sebenarnya sudah jelas bahwa gugatan ini memenuhi seluruh persyaratan, satu diantaranya terkait kerugian penggugat. Secara sederhana, tampak jelas hubungan kausalitas antara kejahatan korupsi Juliari dengan dampak yang dialami oleh warga Jabodetabek. Adapun yang paling jelas terlihat adalah kualitas bansos buruk, bahkan cenderung tidak layak didapatkan oleh masyarakat akibat pemotongan senilai Rp 10 ribu dari total paket seharga Rp 300 ribu. Sehingga, legal standing para penggugat diyakini semakin kuat. 

Berita Lainnya  Vaksinasi, Cara Tepat Hindari Gangguan Influenza Selama Musim Liburan

Selama persidangan berjalan, setidaknya ada dua kejadian menarik yang memantik perhatian publik, yakni pada tanggal 21 April 2021 dan 31 Mei 2021. Kala itu majelis hakim mengingatkan Juliari untuk tidak melakukan praktik suap selama proses persidangan. Selain itu, disebutkan pula bahwa ada beberapa pihak yang mengatasnamakan majelis hakim untuk meminta sesuatu ke tim penasihat hukum Juliari. Tentu ini mengindikasikan adanya potensi praktik korupsi terjadi dalam penanganan perkara korupsi bansos. 

Maka dari itu, untuk memastikan proses persidangan yang bersih, transparan, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan maka pada  tanggal 28 Juni 2021 Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos telah mengirimkan surat permohonan pemantauan dan pengawasan atas proses persidangan pemeriksaan perkara Tipikor atas nama terdakwa Juliari P Batubara yang sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta kepada Komisi Yudisial. 

Pada tanggal 6 Juli 2021, Komisioner Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial menerima permohonan dari Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos, dengan menyatakan bahwa:

  1. Permohonan Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos diterima oleh Komisi Yudisial dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Komisi Yudial;
  2. Perkara korupsi dana bansos yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta mendapatkan perhatian publik sehingga perlu pengawasan ketat;
  3. Komisi Yudisal akan melakukan pemantauan dan pengawasan persidangan pemeriksaan perkara Tipikor atas nama Terdakwa juliari P Batubara yang sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta;  (SP)

Jakarta, 7 Juli 2021

 

Narahubung:

Fauzi (YLBHI)             : 085287244124

Nelson (LBH Jakarta)  : 081396820400