Batubara Masih jadi Andalan untuk Menghasilkan Energi Murah

61

Negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia saat ini tengah berlomba untuk menurunkan tingkat polusi melalui pengurangan emisi karbon dioksida. Berbagai upaya dilakukan dari menetapkan pajak karbon, mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) hingga mengurangi penggunaan energi fosil (batubara). Di Indonesia pemerintah telah menetapkan mulai berhenti mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara pada 2025.

Meski mendapat dukungan dari berbagai kalangan, upaya ini menurut Arcandra Tahar Komisaris Utama PGN tidak mudah. Pasalnya penggunaan energi murah seperti batubara di sektor industri saat ini masih sangat besar. Selain digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), batu bara juga dipakai di industri baja dan semen. Selain untuk pembangkit, batu bara juga dipakai sebagai bahan baku pembuatan baterai, industri kimia dan juga industri petrokimia. “Apakah ada pilihan bagi pembuat kebijakan dalam mengurangi polusi yang dihasilkan? Tidak mudah untuk menjawabnya,” kata Arcanda.

Dari data yang ada, Arcandra menyebutkan PLTU menyumbang 39 persen dari semua energi listrik yang dibangkitkan di dunia. Lalu untuk Indonesia sekitar 50 persen. Sementara di industri baja tanah air, sebanyak 72 persen juga menggunakan batubara.

Sebagian besar PLTU yang sedang beroperasi belum sampai pada tingkat pengembalian modal yang direncanakan. Artinya, pensiun dini berarti kerugian bagi investor. Untuk itu, jalan yang mungkin ditempuh adalah pensiun setelah balik modal.

Arcandra menambahkan, saat ini pembuat kebijakan di berbagai negara menghadapi situasi rumit. Mereka dituntut menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Namun seperti diketahui, energi punya peran besar dalam ekonomi. Makin mahal energi, makin mahal harga jual  barang yang diproduksi barang. Sehingga, akan sulit bersaing dengan produk asing. Akibatnya ekspor turun, dan ekonomi pun melambat.

Berita Lainnya  PLN Sambung Listrik Gratis Untuk Warga Tidak Mampu Di Aceh Besar

Dari aspek komersial, pemerintah harus mencermati, penggunaan energi terbarukan, diperkirakan akan menyebabkan tarif listrik naik. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. “Nah, sudah siapkah warga masyarakat dan pelaku usaha untuk membayar tarif listrik yang lebih tinggi?” katan Arcanda.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebutuhan energi di Indonesia bakal terus meningkat. Dengan adanya target pengurangan emisi karbon di tengah bayang-bayang peningkatan konsumsi energi, maka peralihan pembangkit dari energi fosil menuju EBT menjadi solusi yang perlu dilakukan.

Upaya transisi ini dinilai Menteri Keuangan tidak mudah dilakukan oleh PLN, sebagai satu satunya perusahaan pemasok listrik di negeri ini. PLN bakal kesulitan mengganti pembangkit listrik berwawasan lingkungan. Pasalnya, investasi hijau memerlukan biaya yang luar biasa gedenya. Indonesia memerlukan biaya Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030.

Itu artinya, dalam setahun dibutuhkan investasi sekitar Rp 266,2 triliun. “Angka yang luar biasa besar, bahkan lebih besar dari program pemulihan ekonomi nasional kita yang Rp 172 triliun,” kata Sri Mulyani.

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan energi yang cukup besar. Oleh sebab itu, sebenarnya batubara sebagai pembangkit energi listrik yang tergolong murah, masih sangat dibutuhkan.

Pemerintah masih perlu memberi perhatian lebih pada pasokan batu bara. Salah satu cara yang harus didahulukan tentu fasilitas infrastruktur demi memperkuat kebutuhan distribusi batubara untuk keperluan domestik maupun ekspor.

Faktanya batubara masih memiliki kontribusi yang cukup besar bagi negeri ini. Itu bisa dilihat dari penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara hingga devisa yang dihasilkan untuk Indonesia, masih sangat besar.

Belum lagi jutaan tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor tambang batubara. Bisa dibayangkan dampak yang akan terjadi bagi ekonomi Indonesia, jika produksi batubara tidak terserap ke sektor energi.

Berita Lainnya  MATAHATI Tanggap Bencana Banjir Bandang Garut

Menurut Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) saat ini industri batubara masih menghadapi kendala infrastruktur jalan dan pelabuhan yang membuat produksi bahan tambang tidak efisien. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur seperti jalan untuk angkutan batubara yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara memang dibutuhkan.(Tim Socendev)