Galeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menuai kontroversi. Betapa tidak, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut ringan eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara, terdakwa korupsi...

Tahapan Pemilu 2024 telah di depan mata, namun wacana penundaan pemilu kembali digaungkan. Setelah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang menyuarakan aspirasi pebisnis untuk memundurkan...

Pada hari ini, 20 Juni 2021, delapan belas korban korupsi bantuan sosial (bansos) sembilan bahan pokok (sembako) dari berbagai daerah di sekitar Jakarta, Bogor,...

Pemberantasan korupsi akhirnya menemui ajalnya. Pada hari ini Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan nasib sejumlah pegawai...

Pada hari ini, 30 Desember 2021, Indonesia Corruption Watch menggelar aksi teatrikal dengan judul “Rapor Merah untuk Delapan Belas Tahun KPK”. Kegiatan ini dilakukan...

geliatnusantara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada pada ambang batas kepercayaan publik. Praktis setiap waktu pemberitaan lembaga anti rasuah itu selalu diwarnai dengan problematika...

Pemberantasan korupsi semakin berada di titik nadir. Segala narasi penguatan yang kerap disampaikan oleh pemerintah dan DPR terbukti hanya ilusi semata. Regulasi kian memangkas kewenangan KPK dan pemilihan Komisioner KPK yang penuh dengan permasalahan menjadi sumber persoalan. Berangkat atas kejadian itu, menjadi hal wajar jika kemudian KPK mengalami stagnasi dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Ketiadaan orientasi politik hukum yang konkret telah berimplikasi serius terhadap masa depan pemberantasan korupsi. Hal itu dibuktikan dengan degradasi peringkat maupun skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir oleh Transparency International beberapa waktu lalu. Tak cukup itu, paket legislasi untuk menyokong penegak hukum juga tidak kunjung diundangkan oleh pemerintah dan DPR, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset maupun Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Akibatnya, upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara gagal terlaksana. Terlebih dalam kaitan pemilihan Komisioner KPK yang baru, alih-alih bisa menunjukkan prestasi, baik Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron, lebih sering memperlihatkan kontroversi ke tengah masyarakat. Mulai dari rentetan pelanggaran etik, kepemimpinan yang dipenuhi dengan gimik politik, hingga terakhir pemberhentian puluhan Pegawai KPK karena dianggap tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Keberadaan Dewan Pengawas KPK juga tidak berfungsi secara efektif untuk mengawasi serta mengevaluasi kinerja pegawai maupun Komisioner KPK. Bahkan, kewenangan menegakkan kode etik juga gagal diperlihatkan oleh Dewan Pengawas, setidaknya berdasarkan sejumlah putusan etik selama ini. Dua sektor kunci yang menjadi tugas pokok KPK seperti penindakan dan pencegahan semakin menjauh dari harapan masyarakat. Menurunnya jumlah penindakan diikuti dengan kualitas yang buruk dalam penanganan perkara-perkara besar menjadikan KPK kehilangan arah untuk memaksimalkan penegakan hukum. Begitu pula dari sisi pencegahan, konstruksi besar agenda tersebut tidak berjalan dan menuai banyak kritik. Maka dari itu, tidak salah jika kemudian masyarakat menuding Komisioner KPK gagal mengemban amanah untuk membangun strategi pemberantasan korupsi yang efektif. Untuk itu, berdasarkan penjelasan umum di atas, tulisan ini bermaksud menjabarkan performa kerja KPK yang berangkat dari hasil pemantauan kami. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis capaian kerja KPK berdasarkan tugas dan kewenangan di bidang penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring, serta hal lain yang relevan dengan kondisi politik hukum nasional, yang turut berdampak pada kerja KPK.

Upaya perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan. Pada akhir tahun 2021, Nurhayati (Bendahara Keuangan di Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat) ditetapkan...

Komunitas Konsumen Indonesia resmi menggugat BPOM RI (11/11/2022) ke PTUN Jakarta dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 11 November 2022 Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, Dr....

Kementerian Kesehatan, sebagai koordinator wakil pemerintah untuk pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan, mulai menyusun Daftar Isian Masukan (DIM) dengan mengajak berbagai pihak untuk...