Per November 2022, komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN mencapai lebih dari Rp994,46 Triliun. Disamping itu E-Katalog juga menyentuh angka 2,18 juta produk.
“Per November 2022, komitmen belanja PDN oleh K/L/PD dan BUMN telah mencapai lebih dari Rp994,46 triliun dengan realisasi mencapai angka Rp584,59 triliun,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Monitoring dan Evaluasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Menurut dia, capaian ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri. Kendati demikian kata Luhut, diperlukan juga akselerasi realisasi belanja PDN oleh pemerintah pusat dan daerah yang baru mencapai Rp343,29 triliun dari target Rp400 triliun tahun ini.
Sejalan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, Luhut mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan instruksi kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah untuk memanfaatkan dan memberdayakan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi melalui pengadaan barang/jasa. Tujuannya, yakni untuk meningkatkan perputaran ekonomi, menciptakan supply-demand produk lokal, dan menciptakan sistem pengadaan pemerintah yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
“Patut kita banggakan bersama bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Inpres 2/2022 secara aktif,” tuturnya.
Dengan demikian, Luhut sangat mengapresiasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah menginisiasi dan mengawal penerbitan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, serta secara aktif mendukung akselerasi implementasinya. Baik di lingkungan internal LKPP maupun dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah atas kerja keras dan kerja samanya dalam merealisasikan belanja PDN dan melaksanakan Instruksi Presiden ini selama tahun 2022.
Selain itu, tambah Luhut, dalam mendukung PDN ini diperlukan komitmen yang kuat dari kita semua untuk mengurangi belanja impor.
“Tahun depan, seluruh belanja impor maksimal 5%, dengan seluruh 95% untuk belanja PDN, atau berkisar Rp1002 triliun. Upaya ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan,” imbuhnya.
Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp400 triliun saja dapat memberi dampak ekonomi di kisaran 1,6 hingga 1,7% dengan serapan 2 juta tenaga kerja, apalagi apabila seluruh Rp 1002 Triliun untuk belanja PDN,” ujarnya.
“Hal lain yang patut kita banggakan adalah capaian E-Katalog telah menyentuh angka 2,18 juta produk, jauh melampaui target dari Bapak Presiden, yaitu sebanyak 1 juta produk pada 2022, kita targetkan pada 2023 dapat mencapai 5 juta produk. Apresiasi khusus saya sampaikan kepada LKPP yang telah bekerja keras untuk mengkoordinir program E-Katalog ini, dan seluruh 542 Pemda yang telah menayangkan produk di E-Katalog lokal,” pungkas Luhut.
